Tata Cara Pengaduan

Latar Belakang

Terkadang dalam proses pelaksanaan pelayanan, Pengadilan Agama Lubuk Basung kadangkala tidak selalu dapat memenuhi  harapan masyarakat,  khususnya  para  pencari keadilan.  Bila hal ini terjadi, tentu akan menimbulkan keluhan dan anda merasa tidak puas dengan pelayanan kami. Atau anda melihat/ mendapati tindakan pelanggaran yang bertentangan dengan norma dan kode etik dari aparat / pegawai kami (Hakim / Karyawan), Silahkan buat pengaduan kepada kami yang dilengkapi dengan bukti atau saksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

A. Sumber Pengaduan :

  1. Dari masyarakat :
    • Para pencari keadilan;
    • Pengacara;
    • Lembaga bantuan hukum;
    • Lembaga swadaya masyarakat;
    • Dewan perwakilan rakyat;
    • Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
    • Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
    • Komisi pemberantasan korupsi;
    • Komisi hukum nasional;
    • Komisi ombudsman nasional;
    • Komisi yudisial;
    • Dan lain-lain.
  2. Pengaduan dari internal lembaga pengadilan. Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya).
  3. Laporan kedinasan, ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.
  4. Informasi dari :
    • Instansi lain;
    • Media massa;
    • Isu yang berkembang.

B. Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;

  • Pengaduan ditujukan kepada Kepala Urusan Umum dengan mengatasnamakan pimpinan  dalam hal  ini Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas;
  • Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan;

C. Proses penanganan pengaduan;

 

  1. Pencatatan;
  2. Penelaahan;
  3. Penyaluran;
  4. Pembentukan Tim Pemeriksa;
  5. Survey pendahuluan;
  6. Menyusun rencana pemeriksaan;
  7. Pelaksanaan pemeriksaan.

Cara Menyampaikan Pengaduan ke Pengadilan Agama Lubuk Basung

  1. Secara Lisan;

Penyampaian pengaduan secara lisan ini ditujukan kepada pelapor yang memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Petugas Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Lubuk Basung nantinya akan membantu menuangkan pengaduan pelapor kedalam formulir khusus pengaduan, tentunya dengan pelapor datang langsung ke Pengadilan Agama Lubuk Basung.

  1. Secara Tertulis:

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Urusan Umum dengan mengatasnamakan pimpinan  dalam hal  ini  Ketua  Pengadilan  Agama  Lubuk Basung,  dengan  cara  :

  • Diantar langsung ke Kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung. Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 2 Lubuk Basung 26415 (samping SAMSAT AGAM);
  • Dikirim melalui Fax : (0752) 66301;
  • Melalui e-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • Melalui website Pengadilan Agama Lubuk Basung, menu Pengaduan Online.

Untuk pengaduan  secara  tertulis, masyarakat dapat mendownload formulir pengaduan  pada link yang telah kami sediakan. Surat pengaduan wajib  dilengkapi fotocopy  identitas (KTP) pengadu dan dokumen pendukung lainnya serta bukti atau saksi pelanggaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

  • Formulir pengaduan dapat didownload disini

 

Pengajuan Keberatan

=================================================================

Pemohon informasi juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas pelayanan informasi, berikut tata cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi.

A. Syarat dan Prosedur Keberatan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam  hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. Adanya penolakan atas permohonan informasi.

b. Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala.

c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi.

d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi.

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau

g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. Registrasi

  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika  diperlukan.
  2. Petugas  Informasi  langsung memberikan salinan  formulir  keberatan  sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada   atasan PPID dengan tembusan   kepada  PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang  disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu 20  (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
    1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan.
    2. Nomor surat tanggapan atas keberatan.
    3. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
  • - Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
  • - Membatalkan  putusan PPID dan/atau  memerintahkan  PPID untuk memberikan sebagian  atau  seluruh   informasi   yang   diminta   kepada Pemohon dalam  jangka waktu  tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
  • - Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan   pelayanan  informasi   sesuai   dengan   Undang-undang   dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja.
  • Menetapkan biaya yang wajar  yang dapat  dikenakan   kepada  pemohon informasi.

3. Petugas  Informasi menyampaikan atau mengirimkan  keputusan  Atasan   PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak menerima  tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

4. Pemohon  yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

 

Pengajuan Keberatan

=================================================================

Pemohon informasi juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas pelayanan informasi, berikut tata cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi.

A. Syarat dan Prosedur Keberatan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam  hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. Adanya penolakan atas permohonan informasi.

b. Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala.

c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi.

d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi.

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau

g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. Registrasi

  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika  diperlukan.
  2. Petugas  Informasi  langsung memberikan salinan  formulir  keberatan  sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada   atasan PPID dengan tembusan   kepada  PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang  disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu 20  (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
    1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan.
    2. Nomor surat tanggapan atas keberatan.
    3. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
  • - Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
  • - Membatalkan  putusan PPID dan/atau  memerintahkan  PPID untuk memberikan sebagian  atau  seluruh   informasi   yang   diminta   kepada Pemohon dalam  jangka waktu  tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
  • - Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan   pelayanan  informasi   sesuai   dengan   Undang-undang   dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja.
  • Menetapkan biaya yang wajar  yang dapat  dikenakan   kepada  pemohon informasi.

3. Petugas  Informasi menyampaikan atau mengirimkan  keputusan  Atasan   PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak menerima  tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

4. Pemohon  yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.