logo

SP Smart Slider

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Lubuk Basung

Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pengunjung Website Resmi Pengadilan Agama Lubuk Basung di manapun anda berada. Kini, hanya dengan mengakses alamat kami di http://pa-lubukbasung.go.id baik dari komputer, laptop, tablet maupun smartphone, anda akan mendapatkan beragam informasi penting, mulai dari prosedur berperkara, jadwal persidangan, berita-berita terbaru dan informasi lainnya.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Lubuk Basung

SIPP PERINGKAT I NASIONAL

Pengadilan Agama Lubuk Basung raih Peringkat PERTAMA di KANCAH NASIONAL
SIPP PERINGKAT I NASIONAL

PERINGKAT 7

Pengadilan Agama Lubuk Basung Raih Peringkat ke 7 untuk penerimaan e-court daan e-litigasi se- Wilayah PTA Padang
PERINGKAT 7

Vidio Ucapan Idul Fitri 1441 H raih peringkat 3

Pengadilan Agama Lubuk Basung Raih Peringkat 3 untuk Pembuatan Vidio Ucapan Selamat Idul Fitri 1441H
Vidio Ucapan Idul Fitri 1441 H raih peringkat 3

KOMITMEN BERSAMA ZONA INTEGRITAS

Pembangunan ZonaIntegritasMenuju Wilayah BebasKorupsi (WBK) Wilayah BirokrasiBersihdanMelayani (WBBM) Pengadilan Agama Lubuk Basung
KOMITMEN BERSAMA ZONA INTEGRITAS

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

PA. LUBUK BASUNG

Ketua PA. Lubuk Basung mendapatkan Sertifikat Pembangunan Zona Integritas dari Mahkamah Agung RI
PA. LUBUK BASUNG

KOMITMEN BERSAMA

Untuk Melaksanakan Pelayanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Demi Mewujudkan Indonesia Court Performance Exellent (JCPE) Secara : Cepat, Ramah dan Sopan, Adil, Islami, Transparan, Profesional, Tidak Memihak, Tidak Mempersulit, Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Akuntabilitan dan Integritas Institusi Pengadilan Agama Lubuk Basung, Tidak Menalahgunakan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pelayanan Publik, Tidak Memberikan Informasi yang Salah dan Menyesatkan Dalam Menanggapi Permintaan Informasi, Proaktif Dalam Memenuhi Kepentingan Masyarakat, Tidak Menyimpang Dari Prosedur, Tdak Menyalahgunakan Informasi, Jabatan dan Wewenang. KOMITMEN BERSAMA
KOMITMEN BERSAMA

JADWAL SIDANG

jwdl sdng

 

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

BIAYA PERKARA

pnjr Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 

 SIWAS

 

 

Laporkan Pelanggaran "Kode Etik" di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

 

 SILAT

SILAT

 

 

Melalui SILAT (Sistem Informasi Laporan Tahunan), akan mempermudah dalam kompilasi data dalam penyusunan Laporan Tahunan

 

APLIKASI PERMOHONAN CUTI

ecuti

 

 

Melalui e-Cuti, setiap pegawai dapat mengajukan dan disposisi permohonan cuti oleh pejabat yang berwenang di manapun berada

 

 PUSTAKA

sippabc

Melalui PUSTAKA ONLINE, anda dapat memperoleh informasi terbaru dengan cepat.

 

 

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Lubuk Basung .................. Pengadilan Agama Lubuk Basung Berkomitmen Untuk Mensukseskan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ......

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

 

PROSEDUR BERPERKARA TINGKAT PERTAMA

Penyelesaian Perkara Gugatan Lain

 Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat :

  1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
  2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah :
  3. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
  4. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
  5. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/ mahkamah syar'iyahyag dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg.)
  6. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.)
  7. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.)

Prosedur Pendaftaran Perkara Dengan Pembayaran Via Bank

Pertama :
Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua :
Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

Ketiga :
Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

 Catatan :
* Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
* Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
* Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Keempat :
Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima :
Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam :
Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Ketujuh :
Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Kedelapan :
Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesembilan :
Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesepuluh :
Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Kesebelas :
Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Keduabelas :
Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Pertama :
Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara.

Kedua :
Pemohon / Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.

Ketiga :
Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.

Catatan :
Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditanda tangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar : 
* Lembar pertama untuk pemegang kas.
* Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat
* Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara

Keempat :
Pemohon / Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas.

Kelima :
Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat.

Catatan :
Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.

Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon / Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

  • Artikel
  • Berita PTA Padang
  • Berita Badilag
  • Berita MA RI
  • Pengumuman MA RI

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Lubuk Basung

Jl Sutan Syahrir No - Lubuk Basung, Kabupaten Agam - Sumatera Barat

Telp :  0752 76040

Fax : 0752 66301

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 google map  facebook  Hasil gambar untuk instagram logo  youtube