Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan layanan hukum dipengadilan, yaitu :

1.    Pelayanan Meja Informasi

Kunjungi Pengadilan setempat untuk mendapatkan informasi

   - Pelayanan Administrasi Persidangan

   - Pelayanan Pengaduan

   - Pelayanan Permohonan Informasi

2.    Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan menyediakan Posbakum yang melayani pemberian informasi, konsultasi dan nasehat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di Pengadilan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara ang akan mendampingi dipersidangan.

Masyarakat tidak mampu secara ekonomi, hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen berikut :

   1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau

   2. KKM/ Jamkesmas/Kartu Raskin/PKH/BLT/KPS, atau

   3. Dokumen lain ang memberikan keterangan tidak mampu.

3.    Sidang Diluar Pengadilan

Sidang diluar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan disuatu tempat sidang tetap atau disuatu tempat diluar Gedung Pengadilan.

Sidang diluar Pengadilan dilaksanakan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana. Lokasi sidang dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dan Pemerintah Daerah.

4.   Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan biaya perkara ini juga diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi, dengan membawa salah satu bukti dokumen seperti diatas. Datanglah ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha terdekat.

 

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini merupakan penjabaran salah satu Misi dari Mahkamah Agung RI dalam rangka "memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan" dan ketetentuan ini tertuang dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

 

?>