Relas Panggilan RRI

RELAS PANGGILAN RRI 2018

NO NOMOR PERKARA NAMA PARA PIHAK PANGGILAN KE TANGGAL RELAS SIDANG TANGGAL KETERANGAN
01 0039/Pdt.G/2018/PA.LB PORSEP FRE PUTRA bin YURNALIS  PANGGILAN KE 1 19 Januari 2018 22 MEI 2018 KLIK DISINI
02 0039/Pdt.G/2018/PA.LB PORSEP FRE PUTRA bin YURNALI  PANGGILAN KE 2 19 Februarai 2018 22 MEI 2018 KLIK DISINI
03 0042/Pdt.G/2018/PA.LB MULIADI bin ST ALI NUR PANGGILAN KE 1 19 Januari 2018 22 MEI 2018 KLIK DISINI
04 0042/Pdt.G/2018/PA.LB MULIADI bin ST ALI NUR PANGGILAN KE 2 19 Februari 2018 22 MEI 2018 KLIK DISINI
05 0047/Pdt.G/2018/PALB JONI MULIADI bin SUARDI PANGGILAN KE 1 25 Januari 2018 05 JUNI 2018 KLIK DISINI
06
0047/Pdt.G/2018/PALB
JONI MULIADI bin SUARDI PANGGILAN KE 2 26 Februari 2018 05 JUNI 2018 KLIK DISINI
07 0056/Pdt.G/2018/PA.LB MULYANTO bin KOMAR PANGGILAN KE 1 08 Januari 2018 06 JUNI 2018 KLIK DISINI
08 0056/Pdt.G/2018/PA.LB MULYANTO bin KOMAR PANGGILAN KE 2 06 Maret 2018 06 JUNI 2018 KLIK DISINI

 

Pelayanan Informasi

MENU LAYANAN INFORMASI
1. Hak-hak Pemohon Informasi
2. Prosedur Layanan Informasi
3. Form Permohonan On-line
4. Pejabat Penanggungjawab Informasi
5. Biaya Salinan Informasi
6. Laporan Akses Informasi
 Formulir Pengajuan Permohonan Informasi tertulis dapat didownload disini

Sumber : SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011


PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI
Jika dalam penyajian berita dan informasi melalui media web kami terdapat kekeliruan atau secara tidak sengaja merugikan pihak tertentu, baik perorangan, kelompok, suku, organisasi dan lainnya. Dapat mengajukan keberatan atas informasi  yang kami sajikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah kami tentukan.
1. Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi
2. Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi
3. Form Pengajuan Keberatan Informasi On-line
4. Data Penanganan Keberatan Informasi
Formulir Pengajuan Keberatan Informasi tertulis dapat didownload disini

Sumber :

Prosedur Layanan Informasi

A. Umum

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:

  1. Prosedur Biasa, digunakan dalam hal:
  • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  • Informasi yang diminta bervolume besar;
  • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
  1. Prosedur Khusus, digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
  • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  • Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan atau perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah;

B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak;
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut:

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya:

Hak-hak Pemohon Informasi

1.

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :

 

a.

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.  
  b.

Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

2.

Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi / Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan anda kurang lengkap.

3.

Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

4.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

5.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

 

Sumber : Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008